Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi

Abstract

Penelantaran rumah tangga diatur  dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Penelantaran yang dilakukan oleh suami atau istri , suami wajib berkewajiban memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Tindak pidana banyak yang terjadi dimasyarakat, Penelantraan rumah tangga termasuk  Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walau payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan terjadi hal ini  belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam  hal iniperlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah,  maupun  dari masyarakat  sehingga diharapkan setiap orang  yang mendengar, melihat,  atau mengetahui  terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya  pencegahan dan memberikan perlindungan  bagi  perempuan korban  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Pembahasan terhadap persoalan-persoalan  tersebut  diperlukan metode penelitia, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan  meliputi, metode pendekatan, jenis dan sumber, Berdasarkan penelitian tersebut  diatas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan penyebab terjadinya tindak pidana. sedangkan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam ruang lingkup KDRT secara khusus diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 setiap orang dilarang menelantarkan orang dialam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, kepada orang tersebut.