Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara

Abstract

Dispensasi kawin menjadi isu krusial mengingat tingginya angka pernikahan usia dini yang berisiko terhadap hak-hak anak. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua atau wali seringkali berkaitan dengan anak yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta sejauh mana perlindungan anak diakomodasi dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan menekankan pentingnya perlindungan anak, dalam praktiknya alasan sosial dan ekonomi sering kali menjadi dasar utama hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara perlindungan hukum secara normatif dan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan sensitivitas aparat peradilan terhadap hak-hak anak dalam setiap putusan dispensasi kawin.