Peran Peraturan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetika Melalui Sertifikasi Halal

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap jaminan kehalalan produk, termasuk produk kosmetik. Peningkatan kesadaran halal di masyarakat mendorong perlunya perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian atas kehalalan dan keamanan produk yang beredar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen kosmetik melalui kewajiban sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024 berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang mempertegas kewajiban sertifikasi halal bagi produk kosmetik serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen yang sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesiapan pelaku usaha, keterbatasan infrastruktur sertifikasi, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal.