Analisis Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Perspektif Ekonomi Politik

Abstract

Penelitian ini membahas kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam perspektif ekonomi politik. Kajian ini mengangkat tiga pertanyaan utama, yaitu mengapa kemiskinan di NTT sulit diturunkan, mengapa elite politik belum cukup berpihak pada masyarakat miskin, serta apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persoalan kemiskinan di NTT dalam kerangka ekonomi politik, dengan manfaat sebagai referensi bagi mahasiswa pascasarjana serta landasan bagi penelitian selanjutnya. Sasaran akhirnya adalah mendukung strategi pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dan efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui observasi dan diskusi, serta data sekunder dari BPS NTT (22 kabupaten/kota), media massa, dan sumber lain. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan pemerintah belum sepenuhnya memprioritaskan kelompok miskin. Data persentase penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (2020–2022) menegaskan adanya persoalan struktural seperti korupsi, keterbatasan sumber daya alam, rendahnya akses pendidikan, pengangguran, perubahan iklim, serta keterbatasan layanan kesehatan. Realisasi APBD 2021 juga memperlihatkan ketergantungan besar terhadap transfer pusat, sehingga kebijakan daerah belum pro-poor. Penelitian ini menyimpulkan perlunya indikator realistis dan pendekatan multidisipliner dalam merancang program pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah