Sistem Peradilan Administrasi Negara Pasca Hadirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Abstract

Pasca lahirnya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadikan sebuah pembaruan dalam harmonisasi regulasi yang mengatur administrasi negara. Banyaknya ketentuan maupun pasal-pasal baru yang diatur merupakan bagian dari citizen friendly agar masyarakat tidak hanya menjadi objek namun juga dapat berperan sebagai subjek sebelum maupun pasca kebijakan / keputusan itu ditetapkan atau diterbitkan. Diterbitkannya regulasi yang menjadi payung hukum utama kebijakan-kebijakan maupun peraturan turunan merujuk, seharusnya dapat menjadi sesuatu yang firm terkait arah berkembangnya hal-hal yang spesifik terkait nomenklatur penting. Yang terjadi justru sebaliknya, masih banyak norma-norma baru dalam UUAP yang justru membingungkan, tidak tegas, dan banyak dijadikan bahan diskusi di kalangan ahli hukum HAN, sebagai contoh nomenklatur tindakan administrasi pemerintahan, tindakan faktual, KTUN elektronik, dan lain sebagainya. Metode penulisan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian doktrinal yang merujuk pada kajian perundang-undangan dalam melakukan analisa data. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa diperlukan harmonisasi segera khususnya dengan peraturan terkait peradilan administrasi negara. Hal ini disebabkan tidak hanya aspek hukum administrasi negara yang mengalami transformasi namun juga regulasi tentang hukum acara peradilan tata usaha negara yang justru norma umumnya diatur di dalam UUAP.