Rekonsepsi Keputusan Fiktif Positif pasca UU Cipta Kerja

Abstract

Perubahan dan perluasan konsep KTUN selanjutnya turut disertai dengan munculnya Pasal 53 UUAP tentang konsep keputusan fiktif positif. Hal ini seiring dengan banyaknya permohonan yang tertunda atau tidak dilayani dengan baik sehingga diterbitkan keputusan yang sifatnya fiktif. Arah pembangunan hukum yang sudah berkembang begitu baik dalam merespon kekurangan dan kesenjangan yang selama ini ada sebagai hambatan dalam proses penyelesaian sengketa di PTUN termasuk dalam upaya administratif menjadi hal yang semestinya tidak diubah dan diotak-atik secara massive dengan secara substantif mempertegas pengaturan penganuliran sebuah lembaga yang sebelumnya berwenang menjadi tidak berwenang sama sekali.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara pengaturan KTUN fiktif negatif dan KTUN fiktif positif dalam hukum di Indonesia dan untuk mencari kemungkinan mengembalikan marwah atau merekonsepsi KTUN fiktif positif sebagai bagian dari objek sengketa di PTUN. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menekankan pada pengaturan substansi perundang-undangan yang dibandingkan atau dikomparasikan dalam bingkai statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian dari riset ini adalah (a) dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan atau pergeseran rezim hukum acara terkait KTUN fiktif, dimana dalam UU PTUN sikap diam pejabat pemerintah dianggap sebagai penolakan, sedangkan dalam UUAP sikap diam pejabat pemerintah dianggap sebagai pengabulan. (b) Pasca terbitnya Pasal 175 ayat (6) UUCK, secara tegas mengubah bunyi Pasal 53 UUAP, yang mana menganulir kewenangan PTUN dalam menyelesaikan perkara permohonan fiktif positif, sedangkan rezim pengabulan dari sikap diam pejabat pemerintah tetap dipertahankan.